A. Produk Domestik Bruto
Dalam
bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan
jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan
salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.
PDB
diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di
dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB
berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi
dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung
total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu
dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya,
PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal merujuk
kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (PDB
Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan
pengaruh dari harga.
PDB dapat dihitung
dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan
pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah +
(ekspor - impor)
Di mana konsumsi
adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor
usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impormelibatkan
sektor luar negeri.
Sementara pendekatan
pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah
pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga
kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB
dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang
sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan
sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan
pengeluaran.
B. Pertumbuhan dan
Perubahan Struktur Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi
merupa kan indikasi
keberhasilan pembangunan ekonomi.
Kesejahteraan
masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional
per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan
ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam
proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal
pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi
pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah
penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi
ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan juga
besar, maka pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh
lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk agar
peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi
dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan
pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga
harus disertai dengan program pembangunan sosial .
Dalam GBHN, tujuan
pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk
mengukur kesejahteraan adalah National Income.
Awal pembangunan
ekonomi suatu Negara dengan prioritas:
·
Pertumbuhan ekonomi
·
Distribusi pendapatan
Proses pembangunan
ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:
·
Sisi permintaan agregat,
pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang
berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya.
·
Sisi penawaran
agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM,
dan penemuan material baru untuk produksi.
Pertumbuhan ekonomi
merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income.National
income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)
GNP = GDP + F, dimana
F = pendapatan neto atas faktor luar negeri
NNP = GNP – D, dimana
D = depresiasi
NP = NNP – Ttl,
dimana Ttl = pajak tidak langsung neto.
GDP = NP + Ttl + D –
F
NP = GDP + F – D- Ttl
C. Pertumbuhan Ekonomi
Selama Orde Baru Hingga Saat Ini
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde
Baru
Di
awal orde baru, ketika soeharto menjabat menjadi presiden RI saat ini kondisi
perekonomian di indonesia sangat buruk, tingkat inflasi yang terjadi pada
negara kita mencapai 650 % pertahun.
Presiden
Soeharto saat itu menambahkan langkah yang telah di lakukan sebelumnya oleh
Soekarno. dan ternyata Soeharto berhasil menekan inflasi dari 650 % menjadi
dibawah 15% dalam waktu kurang dari dua tahum. untuk menekan inflasi yang
begitu tinngi, soeharto melakukan hal yang jauh berbeda dengan
presiden sebelumnya , beliau membuat anggaran, menerbitkan sektor perbankan,
mengembalikan sektor ekonomi dan merangkul negara-negara barat untuk menarik
modal.
Di
samping itu soeharto pada tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan
pertambangan. Sehingga pendapatan negara dari migas meningkat, dari 0,6 %
miliar pada tahun 1973 dan sekarang mencapai 10,6% miliar pada tahun 1980.
Puncaknya kebijakan tersebut adalah ketiaka penghasilan dari migas sama dengan
80% hasil eksport indonesia. Dengan kebijakan itu, indonesia bisa maju dalam
pembangunan di bawah pemerintahan orde baru.
Pemerintahan Transisi (era Presiden B.J. Habibie)
Krisis
ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran,
baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan
dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah oleh karena itu
muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net). Yang menyebabkan
suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi
6.000 rupiah.
Pemerintahan Reformasi (era Presiden K.H. Abdurrahman
Wahid)
Terjadi
banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.Pada masa Gus Dur,
rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi
DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari
krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.
Pemerintahan Gotong Royong
Langkah
Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah
bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam
membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa
lalu. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong
memiliki karakteristik sebagai berikut:
· Rendahnya
pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi
terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
· Dalam
hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari
62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002
menjadi 42,56 miliar dollar AS.
Pemerintahan Indonesia Bersatu (era SBY – Boediono)
Kabinet
Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi
Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I
yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa
(2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem
pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid
II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr.
Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa
(2009-2014).
Kabinet Indonesia
Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada
tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong sebelumnya yang dipimpin megawati
dan Hamzah haz pada 5 Desember 2005. Pada Indonesia bersatu jilid 1 yaitu pada
tahun 2004 sampai 2009 utang di Negara kita meroket drastis dari 1275 triliun
menjadi 1667 triliun pemerintahan SBY “sangat berhasil” dalam tugas utang
mengutang .
Dengan sistem
kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban
utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti
pendidikan (BHP) dan kesehatan. Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut
melakukan kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar
minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, agar negara bisa membayar utang utang
Negara di tambah subsidi pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang
tidak jelas.
D. Faktor-Faktor Penentu
Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Product
Domestic Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan menjadi Rp 4.200 triliun pada
2008. Sektor yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan PDB tersebut dari
sektor konsumsi dan proyek infrastruktur. PDB 2008 sekitar Rp. 4.200 triliun.
Yang paling mendorong itu konsumsi. Konsumsi adalah 60 persen, pemerintah
menaruh pertumbuhan ekonomi itu didukung dengan kebijakan fiskal. Sedangkan PDB
Indonesia pada 2007 diperkirakan mencapai Rp. 3.531,08 triliun.Konsumsi
masyarakat yang pada titik kritis saat ini akibat menurunnya daya beli. Karena
itu, pemerintah tengah menyiapkan program yang dapat meningkatkan pendapatan
riil masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga akan
mengurangi tingkat suku bunga dan inflasi.
Penerimaan
naik itu tidak ada artinya jika inflasinya tinggi. Selain itu, harga
terkendali, sehingga akhirnya income riil naik.Titik kritis yang lain adalah
investasi. Untuk mencapai pertumbuhan PDB pada level tersebut, diperlukan
investasi lebih dari Rp. 1.000 triliun. Jumlah kebutuhan investasi untuk
mendorong infrastruktur. Jika investasi itu naik, maka akan terjadi akselerasi
dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga pemerintah dalan
mengalokasikan jumlah anggaran yang cukup signifikan dalam belanja
infrastruktur.Anggaran untuk infrastruktur itu, dapat disebar di departemen
teknis antara lain Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan.
Pemerintah yang punya anggaran belanja modal, akan menggunakannya untuk belanja
irigasi, bandara, pelabuhan, kereta api.Selain mengalokasikan anggaran yang
meningkat signifikan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong
investasi swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) untuk beberapa
proyek seperti infrastruktur listik, pengadaan jalan, bandara dan pelabuhan.
Menurut Anggito, pemerintah akan melakukan pembagian risiko terhadap pihak
swasta.
Investasi
juga akan dibentuk dari perbankan, PMDN, PMA, pasar modal, dan keuntungan
perusahaan yang diinvestasikan. "Jadi dari sumber-sumber itu sudah masuk
pipeline untuk bisa mendukung investasi yang memadai untuk 2008. Semua itu
cukup untuk mendukung pertumbuhan 6,8 persen.Konsumsi, investasi, ditambah
kinerja ekspor yang masih cukup baik, mampu membentuk PDB menjadi Rp 4.200
triliun. Sebelumnya, ekonomi pada 2008 ditargetkan tumbuh 6,8 persen. Asumsi
tersebut juga memperhatikan proyeksi pencapaian 2007 yang diprediksi hanya akan
mencapai 6,1 persen. Untuk mengejar target 2008 itu, beberapa indikator
pendorong pertumbuhan mesti dipenuhi yaitu konsumsi rumah tangga harus tumbuh
5,9 persen, konsumsi pemerintah 6,2 persen, investasi 15,5 persen, ekspor 12,7
persen, dan impor 17,8 persen. Sedangkan Standard Chartered Bank (SCB)
memprediksi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) tahun 2008
hanya 6,3%. Angka ini jauh lebih rendah dari target PDB dalam APBN 2008 sebesar
6,8%.
Setelah terpengaruh
oleh dampak peningkatan tajam harga minyak dan tingkat suku bunga di tahun
2005, ekonomi Indonesia berangsur pulih dan perkembangannya cenderung meningkat
dari 5,5% di tahun 2006 menjadi 6,1% di tahun 2007 dan 6,3% di tahun
2008. Angka PDB SCB ini sudah memperhitungkan prediksi adanya perlambatan
ekonomi global di 2008. Tingginya harga minyak dunia merupakan ancaman bagi
pertumbuhan. Dan PDB SCB memperkirakan harga minyak akan turun di 2008 seiring
dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Sementara menjelang Pemilu
2009 terlihat prospek pertumbuhan ekonomi. Ini karena pemerintah akan
meningkatkan belanja untuk infrastruktur, mempercepat program infrastruktur.
Angka pertumbuhan ekonomi 2008 dalam APBN sebesar 6,8% menurut Bank Indonesia
(BI) adalah angka yang paling optimistis. BI sendiri untuk tahun 2008 lebih
memilih target yang aman di kisaran 6,2-6,8 persen. Dalam APBN 2008,
pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,8 persen memakai asumsi inflasi sebesar 6
persen, defisit anggaran 1,7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp
9.820, bunga SBI 3 bulan 7,5 persen dan harga minyak US$ 60 per barel. Produksi
minyak 1,034 juta barel per hari.
E.
Perubahan Struktur Ekonomi
Istilah Kuznets, perubahan struktur
ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya rangkaian perubahan yang
saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar
negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang
diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan (Chenery, 1979)
Teori dan Bukti Empiris
Teori
perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi
ekonomi yang ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang
lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang
umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi.
·
Teori Migrasi (Arthus Lewis)
Bahwa
ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian
Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian
Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena
pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup
masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan
produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah.
Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.
Rumusnya :
LPD = Fd(WP’ YP)
(2,25)
LPS = Fs(wp) (2,26)
LPD = LPD = LP (2,27)
Persamaan (2,25),
permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp)
(Fd’wp>0) dan positif dari volume produksi pertanian (Yp) (Fd’Yp>0).
Persamaan (2,26) , penawaran L (LPS) yang merupakan suatu fungsi positif dari
tengkat upah (Fw’wp). Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan di
pasar L, yang menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan
jumlah L tertentu.
·
Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)
Teori
ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi
di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor
industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Perubahan struktur
ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT
dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB
masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB :
PDB = NTBi + NTBp
Berdasarkan model
ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya
dengan jumlah empat faktor berikut :
· Kenaikan
permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri
manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk
produk sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.
· Perluasan
ekspor atau efek ttal dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri
manufaktur.
· Substitusi
impor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang
dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
· Perubahan
teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam
perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor
industri manufaktur.
Faktor-faktor
internal yang membedakan kelompok LDCs yang mengalami transisi ekonomi yang
sangat pesat, yaitu:
a. Kondisi dan
struktur awal ekonomi dalam negeri
b. Besarnya pasar
dalam negeri
c. Pola distribusi
pendapatan
d. Karakteristik dari
industrialisasi
e. Keberadaan SDA
f. Kebijakan
perdagangan luar negeri
Kasus Indonesia
Kalau
dilihat dari Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan
struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Data BPS menunjukan bahwa tahun 1970,
NTB dari sektor pertanian menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan
pada dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%. Menurutnya pangsa
pertanian dalam permbentukan PDB selama periode tersebut disebabkan oleh laju
pertumbuhan output (rata-rata pertahun) di sektor tersebut relatif lebih rendah
dibandingkan laju pertumbuhan output disektor-sektor lain.
DAFTAR PUSTAKA